Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 29 Desember 2018

LARANGAN MERAYAKAN TAHUN BARU 2019 DI RIAU DAN ACEH BARAT


indo-news.xyz | Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menolak warganya untuk merayakan Tahun Baru 2019. Larangan ini disetujui dengan Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Forkompimda)setempat. Kepala Kepolisian, Dandim, Kejari, Ketua Pengadilan, Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA) sepakat dengan masalah ini dan telah didistribusikan kepada masyarakat.

"Ini adalah larangan terhadap semua Muslim di Aceh Barat," kata Bupati Aceh Barat Ramli MS, seperti dikutip Antara, Sabtu (29/12).

Larangan tentang perayaan tahun baru sebagaimana dalam himbauan tersebut, kata Ramli, termasuk larangan perjalanan ke pantai dan konser musik di ruang publik.

Aturan itu, kata Ramli, juga melarang Muslim menyalakan kembang api dan melarang Muslim meniup terompet atau semacamnya. makanya, menurut Ramli, Satpol PP akan merazia kembang api.

Ia juga meminta agama lain untuk menghormati umat Islam yang mengikuti aturan. "Untuk non-Muslim, juga harus menghargainya, sehingga toleransi antar agama akan lebih baik dan lebih harmonis," jelasnya.

Selain itu, pihak berwenang setempat juga akan menerjunkan petugas polisi syariah (Petugas wilayatul hisbahb), untuk melakukan patroli dan pengawasan beberapa lokasi wisata untuk mencegah kegiatan tersebut.

Tidak hanya Aceh Barat, Walikota Banda Aceh Aminullah Usman juga meminta masyarakat di ibukota Provinsi Aceh untuk tidak merayakan Tahun Baru.

"Kami menghimbau masyarakat untuk tidak merayakan Tahun Baru masehi dalam bentuk apa pun karena melanggar ajaran Islam," kata Aminullah Usman di Banda Aceh.

Selain melanggar ajaran Islam, katanya, perayaan malam tahun baru juga mencela adat di Aceh, tempat mayoritas Muslim berada, oleh karenanya Aminullah Usman mengajak rakyat dan jajaran pemerintahan kota Banda Aceh tegas terhadap syariat Islam, Supaya Kaffah dan menyeluruh.

Larangan di Riau

Larangan serupa juga dilakukan di Riau. Larangan pesta tahun baru telah dilakukan oleh Walikota Pekanbaru, Bupati Siak, Bupati Kuantan Singingi dan Bupati Indragiri Hulu dan Gubernur Provinsi Riau.

Dalam surat eddaran, Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim meminta aparatur sipil negara, organisasi aparatur daerah, pekerja lepas, universitas, organisasi masyarakat, kepada publik, untuk tidak merayakan malam tahun baru dalam bentuk hiburan atau kembang api, mercon/petasan dan tiupan trompet.

masyarakat tidak boleh merayakan Tahun baru 2019 dalam segala bentuk, sebagai bentuk empati bagi para korban tsunami Selat Sunda.

Gubernur juga meminta agar semua tempat hiburan tidak dioperasikan. Dia juga meminta orang tua untuk melarang anak-anak mereka pawai dan ke tempat-tempat hiburan, dan meminta masyarakat untuk mengisi Tahun Baru dengan beribadah sesuai agama masing-masing.

Kepala bagian Hubungan Masyarakat Biro Humas, Protokoler dan Kerjasama setdaprov Riau, Fuadi telah meminta masyarakat untuk berdzikir  di tahun baru. Firdaus, walikota Pekanbaru juga mengeluarkan surat instruksi serupa pada 28 Desember.

Dalam suratnya, Firdaus meminta para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid atau mushola, dan organisasi-organisasi Islam mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti muhasabah, ceramah agama dan studi agama.

Sementara itu, Bupati Siak dan Bupati Indragiri Hulu mengeluarkan larangan pada 27 Desember. Namun, kebijakan terssebut hanya mengatur jam operasi hiburan malam.

Bupati Siak, Syamsuar, menghimbau para pemilik hiburan untuk menghentikan acara hiburan tahun baru pada pukul 00.00 WIB atau 1 Januari 2019. Sementara itu, Indragiri Hulu Yopi Arianto dan Bupati Kuantan Singingi, Mursini, memberikan batas waktu pukul 01:00 WIB bagi pemilik hiburan melaksanakan acara malam tahun baru.

Sabtu, 03 November 2018

TUKANG TAMBAL TEWAS KENA IMBAS KECELAKAAN BERUNTUN DI KUWU



Indo-news,- Kecelakaan beruntun terjadi  pada Jalan Wirosari-Kuwu, tepatnya pada sebelah barat  Obyek Wisata Bledug Kuwu, Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Sabtu(3/11/2018) kurang lebih pukul 10.00 WIB. Satu orang tewas dan dua pengendara sepeda motor menderita luka-luka & mesti dilarikan ke RSUD Purwodadi.

Kecelakaan lalu lintas ini melibatkan mobil Mistusbishi L 300 pick up dengan angka polisi  AD 1917 NW, truk  dengan angka polisi K 1360 NH  dan sepeda motor  Suzuki Shogun menggunakan nomor  polisi H 2384 MS.

Berdasarkan keterangan yg berhasil dihimpun Grobogantoday.Com, kecelakaan bermula ketika mobil Mistusbishi L300 Pick up dengan nomor  polisi AD-1917-NW yang dikendarai Iswahyudi(23), warga  Wonogiri  berjalan berdasarkan arah timur menuju ke barat dengan kecepatan sedang. Sesampainya pada lokasi insiden dengan kondisi jalan menikung ke kanan,  pengemudi nir mampu mengendalikan kendaraannya & oleng ke kanan. Saat bersamaan,Aprian Mardiana(27), rakyat Desa Grabagan yang berprofesi menjadi tukang tambal ban   berdiri di samping truk  yang parkir di bahu jalan sebelah kanan untuk  mengecek ban sebelah kiri truk tadi. Tak ayal, pick up menghantam tukang tambal ban.

 “Tadi saya duduk-duduk sambil nunggu ban truk aku  dicek bannya. Tiba-datang kendaraan beroda empat pick up menyeruduk tukang tambal ban sampai tergencet dengan bak truk saya. Bahkan truk sampai bergeser karena dorongan yg relatif kencang,” jelas Sudi(24), sopir truk, rakyat Kayen, Pati.

Hal tersebut menyebabkan korban yg berprofesi sebagai tukang tambal ban meninggal dunia pada loka kejadian. Pada saat bersamaan,  tiba sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor  polisi H-2384-MS yg dikendarai berboncengan, nir gunakan helm dengan kecepatan tinggi. Pengendara sepeda motor yang masih berstatus pelajar ini tak sanggup mengendalikan kendaraannya  & terpelanting  berdasarkan kendaraanya, tersungkur di jalan.

“Pengendara sepeda motor Aiunun(16), warga  Desa Kalanglundo & pembonceng Ilma(6), masyarakat Desa Grabagan  mengalami luka – luka. Saat ini keduanya dirawat pada RS. Umum Purwodadi,” kentara Kanit Lakalantas Polres Grobogan Ipda Candra.kwl

Rabu, 19 September 2018

APLIKASI DANA KAMPANYE UNTUK PILU 2019


Batam – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar bimbingan teknis (bimtek) Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019 di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Senin (3/9/2018). Kegiatan yang dihadiri Komisioner Divisi Hukum, Kabag/Kasubbag serta operator dari 34 provinsi ini turut mengujicobakan kembali Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

Komisioner KPU RI Divisi Hukum, Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa bimtek ditujukan agar jajaran penyelenggara didaerah dapat memahami alur pelaporan dana kampanye yang dilakukan peserta pemilu. Selain itu juga menguasai Sidakam yang sengaja dilatih pada bimtek ini. “Anggota KPU dan operator harus menguasai Sidakam ini sesuai dengan pelaporan penyusunan dana kampanye  yang diatur perundang-undangan maupun Peraturan KPU (PKPU)," ujar Hasyim.
Hasyim menjelaskan bahwa laporan awal dana kampanye harus disampaikan H-1 sebelum dimulainya kampanye yaitu tanggal 22 september 2018. Dia mengimbau kepada partai politik untuk memerhatikan waktu tersebut agar bisa memenuhinya tepat waktu. "Supaya tidak ada alasan partai politik terlambat, 10 hari sebelum penetapan calon (10 september 2018) itu sudah membuka helpdesk untuk konsultasi bagaimana membentuk atau menyusun laporan awal dana kampanye," pinta Hasyim.
Dalam kesempatan itu Hasyim sekaligus menyampaikan beberapa hal menyangkut kebijakan KPU terkait dana kampanye, tahapan dan jadwal pelaporan dana kampanye, bentuk sumber dan batasan dana kampanye, jenis laporan dana kampanye hingga larangan dan sanksi.

Sebelumnya Kepala Biro Hukum KPU RI, Sigit Joyowardono menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan bimtek, yakni memberikan keseragaman mekanisme pelaporan dana kampanye dan juga pemahaman yang sama mengenai Sidakam. "Ada satu gerak langkah yang sama mengenai pelaporan dan pemanfaatan Sidakam," tutup dia.
Sumber : kpu.go.id

Senin, 10 September 2018

RIBUAN ORANG SAMBUT ACARA MALAM SATU SURO




Indo-news.xyz  |  Ribuan orang mengikuti upacara tradisi kirab malam 1 Sura di di Puro Mangkunegaran, Keraton Surakarta, Kota Solo, Senin (10/9) malam. Satu Sura sendiri adalah hari pertama atau perayaan tahun baru dalam kalender Jawa. Penanggalan kalender Jawa yang diterbitkan Sultan Agung ini mengacu pada penanggalan Hijriah. Sehingga tanggal 1 Suro ini dilaksanakan bertepatan dengan tahun baru hijriah 1 Muharram.

Tradisi kirab ini digelar dengan cara berjalan beriringan mengelilingi Puro Mangkunegaran, Solo. Dalam acara kirab ini, turut dikirab empat pusaka keraton Solo. Keempat pusaka ini yakni tiga pusaka jenis tombak dan satu pusaka berada di dalam jodang atau berbentuk kotak penyerupai rumah kecil.

Peserta kirab mengenakan pakaian jawa (beskap) untuk yang laki-laki, dan kebaya bagi yang perempuan. Pakaian yang dikenakan mayoritas berwarna hitam. Acara kirab dimulai dari kawasan Pendapi Ageng Puro Mangkunegaran.


Barisan kirab diawali oleh pihak keluarga, disusul pihak kerabat, hingga abdi dalem Puro Mangkunegaran. Tampak juga sejumlah tamu undangan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, Mantan Panglima TNI Jenderal (Pur) Gatot Nurmantyo, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, dan Anggota DPR RI, Ario Bimo juga ikut kirab berjalan tanpa alas kaki mengelilingi Puro Mangkunegaran.

Menurut panitia Kirab Malam Sura Mangkunegaran, Joko Pramudyo, Puro Mangkunegaran melaksanakan kirab malam 1 Suro sesuai kalender resmi pemerintah, pada Senin malam ini.

"Mangkunegaran juga memiliki penanggalan sendiri yang mengacu pada penanggalan Sultan Agung. Dalam penanggalan itu, malam Sura memang selisih satu hari dengan Tahun Baru Muharram sesuai penanggalan pemerintah," jelasnya, seperti dikutip Antara.


Menurut dia, Mangkunegaran menggunakan kalender tersebut ada beberapa alasan yakni salah satunya Mangkunegaran merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memilih menggunakan penanggalan resmi pemerintah.

Menurut Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dirinya merasakan ikut upacara tradisi dengan mengelilinging Puro Mangkunegara sambil berdoa berzikir bersama peserta lainnya.

"Saya bukan pertama kali ikut tradisi ini, tetapi di Keraton memang baru pertama. Namun, saya sebagai rakyat biasa sudah sering keluar setiap malam 1 Sura," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengingatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan yang ada. Hal itu, yang mengangkat harkat martabat Bangsa Indonesia dengan tradisi-tradisi leluhur.

"Mangkunegaran ini, perlu dicatat pada 1757, Raden Mas Said sudah melakukan perlawanan terhadap musuh karena tidak keadilan dan penghinaan," tambahnya.

Pusaka setelah dikirabkan keliling Istana Puro Mangkunegaran kemudian dikembalikan diserahkan kepada KGPAA Mangkunagoro IX untuk disimpan, dan ribuan orang pengunjung yang memadati pendopo Puro Mengkunegaran kemudian berebut untuk mendapatkan air yang untuk mensucikan pusaka sebagai berkah.

KGPAA Mangkunagoro IX juga membagikan ribuan bungkus nasi untuk masyarakat sebagai gambaran makan bersama antara pemimpin dengan rakyatnya. Selain itu, acara dilanjutkan KGPAA Mangkunagoro IX bersama keluarga memberikan uang dengan disebar di depan pendopo Puro Mangkunegara yang diusambut ribuan orang masyarakat yang menunggu sejak sore hari.

Yanto (48) salah satu warga asal Boyolali sengaja datang ke Mangkunegaran untuk mendapatkan berkah berupa uang recehan baik logam maupun kertas. "Saya ikuti upacara tradisi ke Puro Mangkunegara untuk mencari berkah," katanya.

Senin, 03 September 2018

INI DAFTAR NAMA 41 DPRD KOTA MALANG TERJERAT KORUPSI


Jakarta - KPK baru saja mengumumkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Hingga kini, total ada 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka dari jumlah 45 anggota DPRD yang ada.

"Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Ke-22 orang ini diduga merima duit Rp 12,5-Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Duit itu diduga diberikan Anton terkait pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015.

Berikut daftar 41 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka:

1. M Arief Wicaksono
2. Suprapto
3. Zainuddin 
4. Sahrawi
5. Salamet
6. Wiwik Hendri Astuti 
7. Mohan Katelu
8. Sulik Lestyowati
9. Abdul Hakim
10. Bambang Sumarto
11. Imam Fauzi
12. Syaiful Rusdi
13. Tri Yudiani
14. Heri Pudji Utami
15. Hery Subiantono
16. Ya'qud Ananda Gudban
17. Rahayu Sugiarti
18. Sukarno
19. Abdulrachman
20. Arief Hermanto
21. Teguh Mulyono
22. Mulyanto
23. Choeroel Anwar
24. Suparno Hadiwibowo
25. Imam Ghozali
26. Mohammad Fadli
27. Asia Iriani
28. Indra Tjahyono
29. Een Ambarsari
30. Bambang Triyoso
31. Diana Yanti
32. Sugianto
33. Afdhal Fauza
34. Syamsul Fajrih
35. Hadi Susanto
36. Erni Farida
37. Sony Yudiarto
38. Harun Prasojo
39. Teguh Puji Wahyono
40. Choirul Amri
41. Ribut Harianto.

Selain 41 anggota DPRD, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan eks Kadis PU dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun 2015, Jaroy Edy Sulistiyono sebagai tersangka. KPK menyebut kasus ini sebagai korupsi massal.

"Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serga sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi secara maksimal," ucap Basaria.

Sumber : detik.com

Minggu, 02 September 2018

UAS (USTADZ ABDUL SOMAD) DITOLAK LAGI DI JEPARA


JEPARA - Ribuan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) akan menggelar apel kebangsaan menjelang kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) di Jepara, Jawa Tengah. Kegiatan itu sebagai respons beredarnya atribut mirip bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Ketua GP Ansor Jepara, Syamsul Anwar mengatakan, apel kebangsaan dan doa bersama melibatkan 5.000 anggota Banser Jepara akan digelar di Lapangan Desa Ngabul, Tahunan, Jepara, pada Sabtu 1 September 2018. Agenda tersebut sebagai bagian dari komitmen Ansor ikut menjaga kondusivitas daerah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sepekan terakhir Jepara menjadi daerah yang kurang kondusif akibat kontroversi atribut mirip bendara ormas terlarang HTI beredar. Dunia maya juga kian tak terkendali. Kami punya pengalaman buruk di Dongos, dan kami tidak menginginkan terjadi lagi hanya karena satu hal yang tidak bisa diatasi,” ujar Syamsul, Jumat (31/8/2018).

Menurut Syamsul, apel Banser adalah rutinitas GP Ansor di pelbagai daerah. “Jepara adalah wilayah damai, kami membantu pihak keamanan agar Jepara tetap kondusif,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ustaz Abdul Somad akan memberikan ceramah keagamaan di Pondok Pesantren Alhusna Mayong Jepara, pada 1 September 2018. Rencana kedatangan pendakwah yang namanya melambung di media sosial Youtube tersebut langsung mengundang kontroversi.

Kedatangan UAS disinyalir bakal ditunggangi kepentingan eks anggota HTI untuk melakukan konsolidasi. Untuk itu, sejumlah elemen masyarakat meminta Polri memastikan acara tersebut tidak ada atribut benuansa HTI. Rangkaian acara pengajian tersebut juga harus dipastikan terdapat menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan pengibaran Sang Merah Putih.

sumber : SINDOnews.com